Dana Desa di Sumsel, Banyak Tersendat di Tahap Pertama

Sebagian bersar Desa di Musi Rawas dan Ogan Komering Ilir baru melaksanakan Dana Desa tahap pertama. Kepala Desa (Kades) diharapkan segera mengajukan dana desa dan membuat laporan pelaksanaan.

Penyaluran dana desa dari pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota melalui tiga tahap. Sebagian desa tersendat pada tahapan pertama, ada juga yang sudah pada tahap kedua. Penyebabnya, masih ada desa yang belum menyerahkan draf anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan laporan penggunaan dana desa tahap I yang dicairkan sebelumnya.

Seperti di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Smatera Selatan, sebanyak 186 desa sudah mendapat alokasi dana desa tahap pertama yang pencairannya dilakukan pada bulan Juli lalu. Hal tersebut dikemukakan Kasubid Pembinaan, Pendapatan dan Otonomi Desa Kabupaten Musi Rawas, Fitrianti, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Dana Desa tahap pertama sudah diajukan dan sudah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan dicairkan melalui rekening desa masing-masing sesuai dengan pengajuan dan penetapan Dana Desa.

“Sementara untuk tahap kedua masih diajukan dan hingga saat ini menurut Fitrianti sudah ada 59 desa yang baru mengajukan,” kata Fitrianti.

Ia mengatakan, BPMPD hanya meneruskan dari proses pengajukan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sementara untuk pencairan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Musi Rawas.

Fitrianti mengimbau kepada pemerintah desa untuk membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)dan segera merealisasikan dana Desa, serta mengajukan tahap kedua disertai realisasi penggunaan dana Desa tahap satu serta berita acara pemeriksaan fisik yang disertai foto.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Mahmud menegaskan bahwa pada triwulan ke dua ini memang DD itu belum cair.

“Sebab triwulan ke dua masuk pada Oktober, November dan Desember, artinya bila belum cair pada Oktober baru kita pertanyakan, kalau saat belum cair, ya memang belum waktunya,” kata Mahmud.

Ia menyatakan hanya saja saat ini pihaknya belum melihat fisik pembangunan dari Dana Desa itu sendiri, padahal pada triwulan pertama mulai Juli, Agustus dan September, mestinya pembangunan fisik sudah sampai 40 persen, tapi menurut pantauannya itu belum ada yang sampai 40 persen.

Sedangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, sebanyak 75 persen desa di OKI sudah mendapatkan Dana Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tahun ini menerima Dana Desa (ADD) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 80.128.511.000. Dana tersebut diperuntukkan untuk 314 Desa yang tersebar di Kabupaten OKI.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten OKI, Nursula mengatakan, Dana Desa tahap pertama telah disalurkan ke OKI pada minggu ke-2 April lalu, nominalnya 40 persen dari total dana desa atau lebih kurang Rp 32.051.404 000. Sedangkan dana desa tahap II juga sudah disalurkan pada minggu kedua Agustus dengan nominal 40 persen atau sama dengan jumlah pencairan tahap II.

“Dana tersebut diperuntukkan pada 314 desa di OKI. Setiap desa yang akan mencairkan dana, harus menyusun APBDes terlebih dahulu,” katanya.

Dia menjelaskan, dari total dana Rp 80 miliar, maka rata-rata desa di OKI akan menerima dana Rp 255.186.340. Namun dana yang diberikan ke setiap desa tidak akan sama karena mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan geografis.

Sementara itu anggaran dana desa lebih kurang Rp 40 miliar hingga kini masih mengendap di kas daerah OKI. Penyebabnya, masih ada desa yang belum menyerahkan draf anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan laporan penggunaan dana desa tahap I yang dicairkan sebelumnya.

Menurut Usman SSTP, Kabid Pengelola Keuangan dan Usaha Ekonomi Menengah (BPMPD) OKI , pihaknya sudah menyalurkan dana desa tahap I kepada lebih kurang 75 persen dari jumlah desa yang ada di Kabupaten OKI.

“Karena baru sekitar 75 persen desa yang sudah menyerahkan draf APBDes tahun 2015, jadi desa-desa ini sudah menerima dana desa tahap I. Sisanya sekitar 25 persen desa belum menerima dana desa karena belum menyerahkan draf APBDes,” kata Usman.

Bupati OKI H Iskandar, SE berharap Desa dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan aturan dan APBDes yang sudah disusun.

“Dana Desa harus digunakan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan. Ini perlu kami sampaikan sekarang agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan hukum bagi kepala desa, pejabat Pemda ataupun pihak yang berhubungan dengan dana desa,” tegasnya. (ali/mjh)

Comments

comments