Cegah Karhutla, Dari Pantauan Udara Hingga Tembak Ditempat

pantau1Tabloid-DESA.com — Kebakaran hutan dan lahan, yang menjadi “langganan” Sumsel hampir setiap tahunnya membuat kekhawatiran seluruh pihak. Apalagi Palembang akan menjadi tempat ajang pertandingan olahraga bergengsi Asian Games. Jika kebakaran hutan meluas, dapat dipastikan Sumsel dan beberapa daerah akan diselimuti kabut asap.

Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah berupaya keras mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selain intensif memantau lewat satelit, pemerintah menurunkan tim dan peralatan canggih untuk mengatasi karhutla. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah daerah bahkan mengeluarkan instruksi untuk menembak warga yang dengan sengaja membakar hutan.

Sumsel Menjelang Asian Games

Kurang satu bulan lagi, akan digelar perlombaan olahraga se-Asia yang bakal di buka pada 18 Agustus 2018 nanti. Namun, suasana kesibukan, kamacetan, yang di sertai pembangunan yang berlangsung terus menerus terjadi sejak dua tahun terakhir kian akrab dengan warga Palembang.

Mulai dari pembangunan rel LRT, pembangunan jembatan Musi IV, jembatan Musi VI, pembangunan flyover, dan perbaikan jembatan Ampera. Pembangunan venue-venue di Jakabaring Sport Center, bahkan perbaikan seluruh kota Palembang. Sayangnya pengelolaan sampah belum terlalu di perhatikan secara serius, hingga perlu penataan yang lebih maksimal.

pantau2

Palembang total di sulap menjadi kota metropolitan yang nyaris sempurna, yang ditunjang oleh berbagai fasiltas modern. Yang seiring pula meningkatnya pula perekomonian masyarakat, dengan berkembangnya mall bertaraf Internasional, serta semaraknya pembangunan hotel yang tersedia untuk para tamu dan undangan dari berbagai negara.

Pokoknya, sebulan menjelang pelaksanaan Asian Games, Palembang kian padat, macet, dan berdebu akibat pembangunan yang di genjot secara terus menerus. Kita patut berbangga, sekaligus bersabar akibat yang ditimbulkan tersebut. Namun seluruh masyarakat kota Palembang optimis dan berharap, fasilitas yang tersedia dan dibangun tersebut akan memberi efek positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di seluruh lapisan.

Jika sempat mengunjungi JSC  di Jakabaring, mata akan dimanjakan dengan venue yang megah di sertai taman-taman yang asri. Ratusan warga Palembang dan wisatawan dalam negeri berlomba mengunjungi Kawasan tersebut, untuk mengagumi arsitektur komplek sport center yang sangat mewah.

Kekaguman tersebut di utarakan Komite III DPD RI yang sempat melakukan kunjungan ke JSC beberapa waktu lalu. Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris kepada wartawan mengatakan, Sumsel sudah benar-benar menyiapkan venue tempat berbagai pertandingan Asian Games digelar. Selain itu, kondisi Kawasan Jakabaring sangat mendukung kesuksesan tersebut.

“Saya menyaksikan semua venue telah benar-benar terbangun dengan utuh, dan tinggal di poles sedikit saja. Saya yakin Sumsel akan sukses menggelar Asian Games,” tegas Fahira.

Menurut dia, beberapa hal saja yang perlu di perhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara Asian Games, yakni bagaimana UMKM di Sumsel ini bisa dilibatkan hingga berdampak besar bagi seluruh masyarakat Sumsel.

“Artinya ya bukan sekedar eforia atau demam-demanan saja,” kata Fahira.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Komite III DPD RI menyempatkan diri mengunjungi secara langsung beberapa venue yang sampai saat kemarin, terus dibenahi. Diantaranya venue menembak atau shoting range, venue bowling, dan venue rowing.

Ternyata, jumlah wisatawan dalam dan luar negeri ke kota Palembang-pun meningkat khususnya pengunjung dari negara-negara tetangga.   Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumsel Yos Rudiansyah mengatakan, jumlah wisman yang berkunjung pada Mei 2018 sebanyak 696 orang. Meski mengalami penurunan sebesar 17,54 persen dibanding bulan April 2018.

“Bila kita bandingkan dengan bulan Mei 2018, jumlah wisman juga menurun sebesar 13,43  persen, yaitu dari 804 orang menjadi 696 orang,” ujar Yos Rudiansyah.

Menurut dia, para wisman yang sering berkunjung yakni berasal dari Negara Malaysia, Singapura, dan India, Thailand, dan China. Dia  berharap saat Asian Games kunjungan wisman ke Sumsel akan meningkat, karena akan ada penerbangan langsung ke Palembang.

“Ya, kunjungan wisman saat Asian games nanti ke sumsel bakal ada kenaikan,” pungkas dia.

Karhutla, Sebuah Ancaman Yang Nyata

karhutla

Namun, dibalik kemegahan venue, mall, jembatan LRT, dan pembangunan Musi IV dan Musi VI. Terdapat ancaman yang serius yakni kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Provinsi Sumatera Selatan hampir setiap tahun menjadi penyumbang asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera. Selain Jambi, dan Riau.

Pemerintah Sumsel, telah menetapkan status Siaga Merah, yang berlaku sejak 25 Juli hingga 5 Agustus 2018. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kepala Satuan Tugas Karhutla Sumsel, Kolonel Inf Imam Budiman mengatakan, upaya tersebut untuk memastikan ajang Asian Games bebas dari bencana kabut asap, mengingat bulan Agustus diperkirakan puncak musim kemarau.

“Kami akan membuka posko Karhutla selama 24 jam mulai 18 Juli 2018. Jadi semua sumber daya, sarana, dan prasarana akan dimaksimalkan di periode ini. Rencananya kami akan menyiapkan 60 tim yang terdiri dari personel gabungan untuk melakukan operasi darat dan operasi udara,” kata Iman.

Dia menjelaskan,  tim personel TNI-AD, Manggala Agni dan BNPB akan berpatroli rutin mengelilingi desa-desa yang dianggap rawan selama masa penetapan siaga merah.  Sejauh ini, Satgas Karhutla telah memetakan sebanyak 56 desa yang tersebar di lima kecamatan yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Musi Rawas sebagai kawasan yang rawan terbakar.

Puluhan desa tersebut harus dipastikan tidak mengalami Karhutla, karena jika terbakar asapnya diperkirakan akan sampai ke Kota Palembang. Tentu hal tersebut akan merepotkan Asian Games yang berlangsung.

“Nanti tim akan berputar mengelilingi lokasi yang ditentukan, semisal hingga luas wilayah dua kecamatan. Setidaknya area yang dicover mencapai 200 km. Mereka ini akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengikuti kegiatan masyarakat, hingga benar-benar tidur di hutan sehingga tahu persis,” ujar Imam.

Hingga jumat sore, (20/7/2018) ditemukan 26 titik api di luas 100 hektar Kawasan lahan yang terbakar di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI. Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Willem Rampangilei, saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kantor BNPB Provinsi Sumsel, Jumat (20/7/2018).

“Dari luas yang terbakar tersebut saya melihat langsung api sudah padam, serta hingga sore ini ada satu helikopter yang terus memantau dari udara serta melakukan water bombing. Untuk data yang saya terima khusus hari ini ada 26 titik hotspot, tetapi semua titik tersebut sudah berhasil dipadamkan,” jelasnya.

Menurut dia, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau mulai melanda wilayah Sumsel dan dikhawatirkan akan terjadi kebakaran lahan di wilayah-wilayah yang rawan seperti di Kabupaten OI, OKI, Muba, Musirawas, PALI dan Kabupaten Banyuasin.

Dia menambahkan, setelah melihat kondisi awan di Sumsel khususnya wilayah yang saat ini muncul titik hotspot sangat memungkinkan melakukan penerapan teknologi modifikasi cuaca.

“Teknologi modifikasi cuaca untuk membuat hujan buatan dengan adanya hujan buatan maka lahan yang ada akan tergenang air, serta menurunkan temperatur disekitar. Dan tahapan penerapan teknologi modifikasi cuaca di wilayah Sumsel, akan segera dilakukan. Paling Senin (22/7/2018) besok sudah mengudara,” kata dia.

Upaya maksimal untuk memadamkan berbagai titik api tersebut, lanjut Williem, yakni dengan melakukan patroli udara secara kontinyu, terutama di pagi hari untuk sesegera mungkin memadamkan titik api yang timbul.

“Saya minta kepada petugas untuk memaksimalkan patroli udara, terutama pagi hari untuk menentukan terletak pemadaman dengan menggunakan jalur darat,” katanya.

Dia juga menghimbau, agar para petugas setiap saat berkoordinasi antar satuan pemadam jika ditemukan titik api walaupun kecil.

“Komunikasi sangat penting agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan seperti tahun sebelumnya petugas ada yang menjadi korban, oleh karena itu komunikasi lewat grup sangat baik. Dan hal itu harus dilakukan sesuai prosedur, apabila sudah lengkap nanti akan saya wujudkan terkait kendala yang ada di lapangan tersebut,” jelas dia.

Bahkan, tidak tanggung-tanggung, agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia akan menyiagakan sebanyak 10 unit Helikopter untuk mencegah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sumatera Selatan yang akan menimbulkan bencana kabut asap.

“Pemerintah pusat menyiagakan helikopter tetapi, provinsi sekitar Sumsel juga mensiagakan helicopter. Seperti provinsi, Riau itu 6 helikopter, Jambi 2 helikopter. Hal ini merupakan perintah langsung dari bapak presiden agar bencana asap tidak melanda pada saat perhelatan Asian Games,” jelasnya.

Dia menegaskan, helikopter tersebut bertujuan untuk mengatasi secara cepat apabila ada kebakaran ada pencegahan awal, selain melakukan pemadaman melalui jalur udara.

“Jadi untuk mencegah bencana asap tersebut dengan adanya helikopter bisa diperketat patroli, melaksanakan pemadaman dini, pada saat api tersebut masih kecil segera di padamkan, serta  meyakinkan bahwa lahan yang sudah terbakar tersebut dipastikan padam,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari 10 helikopter yang akan disiagakan di wilayah Sumsel semuanya milik Indonesia dan belum ada bantuan dari negara tetangga.

“Untuk saat ini sudah ada empat helikopter yang disiagakan, dan satu helikopter dari perusahaan Sinarmas, semua helikopter tersebut sudah beroperasi untuk memadamkan api di wilayah OKI dan sekitarnya,” pungkasnya.

Tindak Tegas Pembakar Hutan dan Lahan

KARHUT (1)

Selain karena faktor alam,  kebakaran hutan dan lahan juga terjadi akibat ulah manusia yang dengan sengaja membakar untuk membuka hutan sebagai Kawasan pertanian dan perkebunan. Tradisi tersebut, kerap kali menjadi kekhawatiran lantaran dampak asap yang timbul sesudah pembakaran. Belum lagi pembakaran Kawasan perkebunan industri, khususnya tebu yang memproduksi gula. Untuk memanen tebu, industry besar biasanya dengan sengaja membakar tebu tersebut supaya tebu yang dihasilkan berkwalitas baik.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), selalu mendapat “teguran” karena kawasannya yang luas akrab dengan titik api. Bahkan, Bupati OKI, Iskandar SE, secara tegas meminta penegak hukum seperti Polri untuk menembak ditempat pelaku pembakar lahan yang menyebabkan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan dengan luas sekitar 10 hektar lebih di wilayah Kabupaten OKI.

Apalagi, mengingat Indonesia khususnya Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjadi tuan rumah even olahraga terbesar di Asia, Asian Games. Upaya tersebut diminta langsung Iskandar kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat meninjau kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur kemarin.

“Kalau bandel, tembak ditempat,” ujar bupati.

Menurutnya, himbauan ataupun warning agar oknum masyarakat tidak membakar lahan atau membuka lahan dengan cara membakar terus disuarakannya.

“Di jajaran pemerintah, kepolisian dan TNI akan segera berkoordinasi terkait hal ini. Kami juga mengimbau agar Kades juga dapat memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak membakar lahan,” katanya. Dijelaskan bupati, kejadian Karhutla ini memang baru terjadi lagi setelah tiga tahun lalu, dimana saat ini luas lahan dan hutan yang terbakar yakni sekitar 10 hektar

“Baru sekarang yang kelihatan cukup luas, kalau dulu spotnya sedikit, dan dengan luas di bawah satu hektar, dan sekarng lebih dari 10 hektar,” jelasnya.

“Sekarang kalau ada titik api langsung keroyok. Semuanya turun, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD hingga masyarakat untuk melakukan tindakan pemadaman. Masyarakat juga, kalau melihat ada api segera lakukan pemadaman,” tegas bupati.

Terkait keinginan Bupati OKI untuk memberikan tindakan tegas terhadap pembakar lahan ini, mendapat tanggapan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Dikatakan Kapolda, tindakan tegas memang diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakar lahan.

“Kapolres dengarlah, tadi kata Bupati OKI tindak tegas bila perlu tembak ditempat pelaku pembakar hutan,” tegas Kapolda

Terpisah, Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan (Karhutbunla) Provinsi Sumsel melakukan upaya kesiapsiagaan secara serius untuk menghadapi potensi ancaman kebakaran di wilayah Sumsel.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Satgas Karhutbunla Sumsel, Kolonel Inf Iman Budiman SE yang juga menjabat sebagai Komandan Korem 044/Gapo pada Rakor di Posko Satgas siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan Provinsi Sumsel.

Upaya kesiapsiagaan yang dibangun Satgas Karhutbunla Sumsel melalui pengaktifan Posko di tingkat administrasi terendah yaitu; Desa, serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk mengantisipasi Karhutbunla di wilayah masing-masing. Kesiapsiagaan ini juga dimaksudkan untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dimana Palembang dan Jakarta sebagai tuan rumah yang akan dibuka pada tanggal 18 Agustus 2018 mendatang

Dansatgas Karhutbunla Sumsel, Kolonel Inf Iman Budiman SE menyampaikan, bahwa sesuai Keputusan Gubernur Sumsel, Siaga Karhutbunla pada tahun 2018 ini dimulai tanggal 1 April hinggal 31 Oktober 2018, dan dalam waktu tersebut sudah dibagi menjadi beberapa zona untuk menentukan eskalasi kesiagaan

“Zona tersebut yaitu hijau berarti normal, kuning berarti awas dan merah berarti waspada. Dan sekarang ini kita sudah masuk zona kuning sejak 20 Juni lalu dan akan masuk zona merah pada tanggal 25 Juli nanti, dimana waktu tersebut mulai puncak musim panas dan kita akan siap siaga di daerah rawan,” terang Dansatgas dalam rilis resmi Penrem 044/Gapo

Lebih lanjut Dansatgas menyampaikan, Satgas juga telah membentuk beberapa tim yang akan bergerak memantau di 55 titik sangat rawan yang ada di wilayah Kabupaten OKI, Muba, Banyuasin, Ogan Ilir dan Muara Enim, dimana dari 55 titik tersebut akan dikelompokan menjadi 30 sektor dan dari 30 sektor tersebut dijadikan 10 kolam, yang akan dipantau secara langsung oleh Satgas

“Pembagian titik-titik pantau yang dari 55 titik menjadi 30 sektor dan menjadi 10 kolam ini untuk memudahkan kita memantau dan bergerak dalam mengatasi, apabila terjadi kebakaran. Alhamdulillah, sudah 90 persen kegiatan ini kita lakukan,” terang Kolonel Inf Budiman

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Iriansyah menyampaikan, dalam mendukung operasional Satgas Karhutbunla, pemerintah telah memberikan bantuan helikopter yang dapat digunakan untuk patroli maupun penindakan menggunakan water bombing.

“Kegiatan patroli udara dengan menggunakan helikopter rutin kita lakukan guna memantau kebakaran secara langsung, karena dengan helikopter ini lebih efektif dibanding melalui darat, meskipun BNPB juga sudah menggunakan data dari LAPAN untuk memantau titik panas,” pungkas Iriansyah.

Walhi: Substansi Penyelesaian Karhutlah Belum Disentuh Pemerintah

sobri

Segala upaya dilakukan pemerintah agar kebakaran tidak terulang, diantaranya meningkatkan anggaran untuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Walaupun pendanaan besar yang disiapkan kurun waktu 1 tahun terakhir untuk program “Siaga asap jelang asian games” tidak membuat sumsel lepas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

“Di bulan juli ini saja 1-19 juli 2018 telah muncul 303 Titik api di sumsel. Sama halnya dengan bencana asap di tahun-tahun sebelumya. Jumlah 156 titik api masih di wilayah konsesi perusahaan atau sejumlah 51,5% dari total titik api di bulan ini,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M. Hairul Sobri.

Menurut dia, l emahnya penegakan hukum terhadap perusahaan dan pola pikir pemerintah yang masih menyalakan masyarakat lokal sebagai pelaku kebakaran,  merupakan pola pikir yang kuno atau jalan ditempat.  Sedikitpun tidak mengalami perubahan kemajuan dalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan khususnya di Sumatera Selatan.

“Bahkan titik api yang beberapa hari lalu ditemukan di konsesi HGU PT. Rambang Agro kecamatan pedamaran, Kabupaten OKI oleh pemerintah daerah maupun pihak kepolisian dengan turun langsung meninjau di lokasi kebakaran, tidak ada upaya lanjut yang tegas,” tambah dia.

Upaya yang semestinya dilakukan pemerintah atau pihak kepolisan adalah memberikan sanksi-sanksi tegas kepada perusahaan, karena sangat jelas titik api ditemukan secara langsung di wilayah izin yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.

Upaya tersebut harus diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang secara nyata dan jelas terdapat kebakaran di areal izin yang kuasai. Mutlak, baik disengaja maupun tidak disengaja tanpa ada pandang bulu dan pembuktian. Seperti tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena terbukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kewajiban ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perkebunan pasal 67 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.”

“Dalam aspek pencegahan, saat ini pemerintahan hanya memiliki sistem pengawasan dan peringatan yang berfokus pada masyarakat dinilai tidak tepat. Porsi besar seharusnya diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang rakus ruang, yang selama ini selalu terbukti terpantau munculnya (terdapat) titik api,” kata dia.

Akibat tidak adanya sistem pengawasan, seperti pantauan wilayah gambut yang rentan terbakar terutama wilayah gambut lindung kedalaman 3 meter yang telah dibebankan dengan izin perekebunan sawit maupun akasia atau ekaliptus. Sistem pengawasan dan pemantauan di wilayah izin perusahaan seharusnya terbuka untuk masyarakat.

“Karena selama ini banyak perusahaan yang tertutup. kondisi ini membuat perusahaan bebas dari pengawasan serta tertutupnya informasi dan akses masyarakat yang ingin melakukan pemantauan. Peran dan fungsi pemerintah daerah seharusnya tegas, terutama dalam pemantauan lingkungan yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala. Terutama di wilayah-wilayah izin konsesi perusahaan yang selama ini rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” jelas Sobri.

Pemantauan lingkungan tersebut juga harus terbuka di sampaikan kepada masyarakat yang selama ini menjadi korban terpapar asap dan kerusakan lingkungan. Agar masyarakat mengetahui masa depan lingkungan hidupnya. Jika tida dilakukan dengan demikian, maka kasus yang sama akan terus terjadi dan masyarakat tidak memiliki kejelasan akan keberlanjutan lingkungan hidup. (Uzer)

Comments

comments