• Home »
  • OPINI »
  • Berdayakan PKBM  Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat di Desa

Berdayakan PKBM  Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat di Desa

 

Dra. Isma Sri Rahayu., M.Pd

Oleh : Dra. Isma Sri Rahayu, M.Pd. 

Praktisi dan Pemerhati Pendidikan 

PKBM berbasis masyarakat merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses tranformasi dan pembelajaran ; dari, oleh dan untuk semua masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Desa No 6 Tahun 2014 dan Permendesa No 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Desa membuat paradigma baru, desa mempunyai kewenangan untuk menggunakan dana desa sesuai kebutuhan dasar masyarakat diantaranya kebutuhan pendidikan, karena semua warga negara punya hak mendapatkan pelayanan pendidikan apapun  kondisinya seiring dengan prinsip Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH).

Menjadi kewenangan dan kebijakan Kepala Desa sebagai aparat pemerintahan terbawah untuk membuat perencanaan dan program dalam rangka upaya bagaimana mengembangkan potensi dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di daerahnya melalui pendidikan. Diantaranya dengan mengoptimalkan pelayanan pendidikan melalui Jalur Pendidikan Non Formal. Melalui Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah dapat diwujudkan secara terpadu dengan upaya masyarakat setempat untuk meningkatkan kondisi social, ekonomi dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat itu sendiri.

***

PKBM sebagai Satuan Pendidikan Nonformal merupakan prakarsa pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan dan memberikan kesempatan bagi semua  warga masyarakat tanpa membedakan status social, agama, budaya dan lainnya untuk memperoleh  layanan pendidikan dan dapat mengakomodir berbagai keragaman yang ada serta meningkatkan kualitas proses layanan pendidikan pada masyarakat.

Sebagai suatu institusi yang berbasis masyarakat, hadirnya PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, keinginan datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses tranformasi dan pembelajaran. Inisiatif ini akan muncul apabila adanya proses sosialiasi kepada anggota dan tokoh masyarakat sehingga dipandang perlu untuk mendirikan lembaga ini.

Penyelenggaraan, pengembangan dan keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri mempunyai makna adanya semangat kebersamaan, kemandirian dan kegotongroyongan dalam pengelolaan  PKBM serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat. PKBM didirikan untuk masyarakat berarti bahwa keberadaan PKBM sepenuhnya untuk kemajuan dan keberdayaan kehidupan masyarakat dimana lembaga itu berada. Eksistensi lembaga akan dipengaruhi pada pemilihan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat.

PKBM sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  mempunyai arti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah dikelola dan terlembagakan dengan baik sebagai pusat layanan pendidikan masyarakat. Bahwa di PKBM  diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, serta PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat setempat.

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM harus merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan menciptakan proses transformasi dan pembelajaran guna peningkatan potensi dan perilaku masyarakat kearah yang positif. Pembelajaran yang dilakukan merupakan pengejewantahan prinsip-prinsip pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua. PKBM adalah usaha bersama masyarakat untuk memajukan dirinya sendiri secara bersama-sama sesuai dengan ukuran nilai dan norma masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan.

Pendirian PKBM

Pendirian PKBM sebagai lembaga yang legal tentunya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari lembaga induk yang membinanya, sampai saat ini PKBM berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dengan demikian ijin operasional lembaga PKBM dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersangkutan setelah pemenuhan administrasi dan manajerial yang disyaratkan.

Pemenuhan kelengkapan administrasi, manajerial dan kelengkapan sarana/prasarana, serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan akan menjadi penguatan keberadaan kelembagaan.  Keberadaan lembaga PKBM yang mampu melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui layanan kegiatan pembelajaran dan kegiatan usaha ditujukan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan serta income generating akan membentuk komunitas masyarakat sesuai dengan  kebutuhan dan tujuan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan lembaga PKBM akan sangat dipengaruhi kualitas, kuantitas dan  partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan PKBM. Semakin tinggi jumlah anggota masyarakat yang terlibat semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat setempat  menggambarkan semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada baik dalam  perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di PKBM tersebut. Partispasi masyarakat juga dapat ditunjukan dalam dukungan penyediaan sarana prasarana, dana , tenaga personalia, ide/gagasan dan sebagainya.

Peran Kepala Desa 

Kepala Desa sebagai pimpinan aparat pemerintahan di tingkat Desa dituntut harus memahami peran strategis PKBM dalam menopang layanan pendidikan masyarakat dan pendidikan untuk semua.  Itikad, semangat dan kebijakan yang diambil Kepala Desa untuk mendirikan dan menjaga keberlangsungan lembaga PKBM sebagai lembaga Pendidikan Nonformal  akan menjadi salah satu indikator pelaksanaan amanat pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, karena kebijakan dan pelaksanaan pendidikan masyarakat tersebut telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses mendapatkan pelayanan pendidikan secara merata dan bermutu.

Apalagi dengan ditunjang anggaran desa yang dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan melalui pemberdayaan lembaga PKBM akan lebih meningkatkan eksistensi lembaga PKBM melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan PKBM menjadi PKBM mandiri.  Secara ideal paling tidak satu Desa mempunyai satu lembaga PKBM sehingga dapat menjadi pusat pembelajaran, sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, sebagai pusat pelayanan dan sumber informasi.  Keberadaan lembaga PKBM akan memberikan peran strategis dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara merata dan bermutu.

 

Comments

comments