Beras Petani Dalam “Tekanan” Beras Impor

Tabloid DESA 482

Tabloid-DESA.com – Meski beberapa daerah di Sumsel berhasil melaksanakan panen raya dengan hasil padi yang melimpah, namun secara nasional Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras. Mungkin banyak daerah di Indonesia yang mengalami gagal panen, namun imbas kebijakan tersebut menjadi penyebab semakin rendahnya harga beras lokal. 

Banyak pengamat memprediksi, kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton oleh Presiden Joko Widodo sengaja dilakukan untuk memperkuat cadangan beras nasional. Selain itu, pemerintah sengaja mengambil kebijakan tersebut, agar harga beras nasional bisa lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Namun disisi lain, konsekuensi dari “banjirnya” beras impor di pasaran menjadi salah satu penyebab kian rendahnya harga beras lokal atau beras petani. Meski hasil panen melimpah, petani padi nyaris tidak merasakan dampak dari hasil panen yang berhasil.

Ladang Padi-Gudang Beras Kita 

Sejak dua pekan lalu, petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)  melakukan panen. Hasilnya juga sangat signikan, dan bisa dinikmati oleh para petani yang rata-rata memiliki sawah tadah hujan.

Di tengah polemik rencana impor beras nasional, OKI ternyata justru surplus beras. Hal itu dikatakan Bupati OKI, H. Iskandar, SE saat mengukuhkan Forum Sahabat Tani Kabupaten Ogan Komering Ilir di GOR Perahu Kajang Kayuagung, Kamis (18/1/2018) lalu.

“Total konsumsi beras penduduk Kabupaten OKI sebesar 97.03 ton per tahun atau sekitar 8,08 ton per bulan. Hitung-hitungannya kita mampu surplus sebesar 361.674 ton,” ungkap Bupati.

Beras petani ini menurut Iskandar, justru akan dikirim untuk menyuplai daerah lain. Dia juga mendorong upaya memperkuat kelembagaan kelompok tani untuk menjadi korporasi petani. Besarnya jumlah petani di OKI, ini sangat diperlukan kelembagaan petani yang professional.

”Sahabat tani sebenarnya kelompok petani besar, dari kelompok tani nanti dikorporasikan menjadi kelompok petani besar. Kelembagaannya diperkuat,” ujar Iskandar.

Dengan terbentuknya korporasi petani secara profesional maka petani bisa menurunkan biaya operasional dan meningkatkan keuntungannya.

“Yang namanya menyiapkan pupuk bisa dilakukan sendiri, bisa membuat pabrik pupuk dalam skala petani bahkan dari sisi panen dan penggilingan, agar dikerjakan bersama-sama, memiliki rice mil unit sendiri yang modern sehingga kita tidak kehilangan biaya produksi pasca panen,”jelasnya.

Yang pasti, Pemerintah Kabupaten OKI menurut Iskandar akan terus berkomitmen untuk memperhatikan petani, termasuk turut membantu, memfasilitasi peningkatan produksi dan pasca panen.

Senada dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten OKI, Syarifuddin menjelaskan, Produksi Padi Kabupaten OKI tahun 2017 tercatat sebesar 764.508 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau jika di konversi menjadi beras menjadi sebanyak 458.705 ton.

“Panen Desember 2017 seluas 25.250 Ha dengan produksi mencapai 764 ton” ucapnya.

Dikatakan Syarifudin ketersediaan akan bertambah mengingat pertengahan Februari 2018 hingga Maret di OKI akan memasuki masa panen raya dan stok beras di oki aman, bahkan bisa suplai daerah lainnya.

Dari kenyataan tersebut, Padi yang dipanen di OKI menghasilkan beras yang berlimpah dan surplus tersebut bisa dikatakan menjamin ketersediaan beras melebihi kapasitas masyarakat yang berada di OKI.

Swasembada Beras Nasional

Secara nasional, dari data BPS produksi padi pada ARAM-II 2017 sebesar 81,3 juta ton. GKG naik dari sebelumnya 2016 sebesar 79,3 juta ton GKG dan 2015 sebesar 75,3 juta ton. Produksi 2017 naik 15,1 persen dibandingkan 2014. Produksi ini meningkatkan ketersediaan beras 45,5 ton sehingga surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi sekitar 33 juta ton setiap tahunnya.

Surplus beras ini terkonfirmasi dengan data stock beras di BULOG November 2017 sebesar 1,16 juta ton cukup aman hingga April 2018 dan pada akhir Januari 2018 memasuki panen raya. Beras melimpah terkonfirmasi dari data stock beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tahun 2017 tinggi 2-3 kali lipat dibandingkan stock tahun 2012-2014. Selanjutnya data PIBC pada tiga bulan terakhir Oktober-Desember 2017 dimana stok beras Oktober 2017 sebanyak 53.196 ton lebih tinggi 28% dibandingkan periode sama 2016; November 2017 sebanyak 43.676 ton lebih tinggi 16%; dan Desember 2017 sebanyak 36.701 ton lebih tinggi 3,45% dari periode sama tahun 2016.

Sukses capaian swasembada beras ini juga ditandai dengan tidak ada impor beras konsumsi masyarakat umum. Bahkan 2017, beras juga di ekspor ke Papua Nugini dan ke Malaysia, bantuan beras ke Srilanka dan Myanmar. Asisten Director General Food and Agriculture Organization (FAO) Kundhavi Kadiresan pada 12 Maret 2017  mengapresiasi atas pencapaian swasembada pangan Indonesia.

Sejak tahun 2016 Indonesia tidak impor beras umum. Data BPS tahun 2016 bersumber data pelabuhan bea-cukai menyebutkan impor beras 2016 mencapai 1,2 juta ton itu merupakan beras luncuran impor masuk Indonesia awal tahun 2016 dari kontrak impor Bulog November 2015.  Data terkonfirmasi dengan jelas dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa pada 2016 hingga sekarang tidak ada rekomendasi dan ijin impor beras medium.  Selanjutnya juga terkonfirmasi data BULOG bahwa impor awal 2016 itu luncuran impor dari kontrak BULOG tahun 2015.  Jadi sejak 2016 Indonesia sudah swasembada beras dan tidak ada impor beras medium hingga Desember 2017.

Selanjutnya data BPS Januari-November 2017 ada impor sebesar 258.436 ribu ton, itu bukan impor beras konsumsi, namun beras beras pecah 100 persen alias menir untuk keperluan industri.

Bagaimana di Sumatera Selatan? Kenyataanya, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi setiap bulannya pada 2017 membawa berkah bagi Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang bisa panen setiap hari sehingga gabah melimpah.

Kepala BPTP Balitbangtan Sumsel Dr.Ir.Priatna Sasmita, MSi memperkirakan, panen akan terus berlanjut hingga bulan Februari sampai Maret 2018.  Realisasi tanam bulan Oktober dan Desember juga akan diikuti panen mulai Januari hingga Maret.  Perkiraan panen tersebut dengan mudah bisa dihitung dengan umur padi yang berkisar antara 110-120 hari setelah sebar (HSS).

Hingga akhir Januari, Kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan yang sedang panen antara lain adalah Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Lahat, Lubuk Linggau dan Pagaralam.

Seperti dilaporkan oleh Pj.Upsus Pusat untuk Banyuasin Prof. Risfaheri saat panen bersama Tim BPTP Sumsel serta petugas lapang dan petani di lokasi Sabtu (13/01/18) bahwa gabah terus melimpah dari Banyuasin dan bahkan dipasok keluar Sumsel.

Aktivitas panen pada Selasa (30/1/2018) hasil pemantauan para LO Upsus Pajale BPTP Sumsel bersama petani di lapang antara lain di Banyuasin (Kecamatan Air Saleh dan Kecamatan Muara Telang); Lahat (Kecamatan Mulak Sebingkai dan Kecamatan ulak Ulu) serta Pagaralam (Kecamatan Pagaralam Utara) dengan total luas panen sekitar 200 hektare.

Varietas yang ditanam masih bervariasi antara varietas unggul baru dan padi lokal dengan provitas berkisar antara 5-8 ton per hektare GKP.  Harga gabah di lokasi panen saat ini masih bervariasi antara Rp4.500-5.000 per kilogram GKP, sedangkan harga jual berasnya berkisar antara Rp9.500-10.000 per kilogram.

Varietas unggul yang dipanen di berbagai lokasi antara lain: Inpari 22, Inpari 30 Ciherang Sub-1, Inpari 32 HDB, Ciherang, IR-64, IR-42, Situ Bagendit, dan Ciliwung; sedangkan padi lokal yang berkembang adalah Padi Kumis, Air Keruh, Bustari, Umbul2, Vietnam, Bromo, dll.). Diperkirakan panen di Sumsel akan terus berlanjut dan mencapai puncaknya di bulan Februari.

Sumsel Surplus Beras

Kenyataanya, awal tahun 2018 Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami surplus beras sebesar 660 ribu ton. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Dr Ir H Andi Amran Sulaiman, didampingi Komandan Korem 044/Garuda Dempo Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo SIP saat melakukan panen raya padi bersama di Desa Upang Marga Kecamatan Air Saleh Kabupatem Banyuasin (29/1/2018).

Dalam sambutannya Mentan mengatakan, di wilayah Sumsel, total panen padi seluas 238.831 hektare atau setara 767.989 ton beras. Dari jumlah beras itu, dikonsumsi hanya 140.539 ton. “Total surplus di Sumsel mencapai 626 ribu ton, itu untuk periode Januari-Februari 2018,” kata dia.

Mentan menjelaskan, Januari dan Februari 2018, Banyuasin panen raya seluas 131.168 hektare atau setara 432.873 ton beras. Jumlah itu jauh lebih besar dari angka konsumsi hanya 14.172 ton, sehingga ada surplus 419.000 ton.

Senada dikatakan Dirjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI Ir Pending Dadih Permana MEc mengatakan,  Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan telah memperbaiki beberapa infrastruktur pertanian, seperti pintu air dan jaringan irigasi. Saat air pasang mampu menjangkau wilayah paling ujung di Desa Upang Marga.

“Polanya padat karya. Kami transfer dana ke Kelompok Tani dan Poktan ini yang mengerjakan (perbaikan infrastruktur), ternyata bisa. Indonesia besar karena gotong royong,” ujar Pending.

Dia mengatakan, pola padat karya sangat baik karena dengan begitu kelompok petani bisa memastikan mereka menjaga infrastruktur yang sudah disediakan. Perbaikan infrastruktur sangat berdampak positif bagi produksi gabah kering giling di Banyuasin. Sebelum ada Upsus, produksi sekitar 3,8 ton hingga 4,5 ton per hektare, sekarang, per hektare sawah bisa meghasilkan sekitar 6 ton hingga 7 ton gabah kering.

“Sumatera Sumatera Selatan sangat ditentukan Banyuasin, karena 60 persen lahan ada di Banyuasin. Diperkirakan produksi untuk panen Januari-Februari ini akan naik 10 persen,” katanya.

Diketahui, luas sawah di Desa Upang Marga Kec. Air Saleh mencapai luas 2.300 hektare dengan potensi panen sebanyak 6 ton hingga 7 ton GKG (gabah kering giling) per hektare. Sedangkan sawah di seluruh Kecamatan Air Saleh 24 ribu hektare dan total sawah di wilayah Banyuasin seluas 203 ribu hektare. Sebelum ada Upsus (upaya khusus) potensi area tanam hanya 193 ribu hektare dengan produksi per hektarenya hanya sekitar 3,8 ton hingga 4,5 ton.

Mungkin, OKU Timur, OKI, OKU, termasuk Empat Lawang sudah diketahui cukup banyak memproduksi padi untuk wilayah Sumsel. Bagaimana dengan kota Palembang? Palembang ternyata tidak ketinggalan juga ikut menyokong produksi padi lokal. Dari 12.000 hektar lahan pertanian, 50% nya atau 600 hektare lahan persawahan yang ada dioptimalkan untuk mensuport program swasembada beras di Palembang.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, berdasarkan kalkulasi dan hitung-hitungan, 6000 hektare lahan persawahan yang dimiliki Pemkot Palembang, bisa menghasilkan sampai 28.000 ton beras dalam satu tahun, sementara kebutuhan beras di Palembang 18.000 ton.

Menurut dia, perlu ada komitmen kuat petani yang bergabung dalam kelompok tani se Kecamatan Gandus. Pasalnya, lebih dari 30 persen lahan persawahan berada di Gandus.

“Meski perkembangan pembangunan di Palembang sangat pesat. Tetapi kami dari Pemkot Palembang tetap berupaya mempertahankan lahan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan pangan,” kata Harnojoyo baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palembang Harrey Hadi menerangkan, ada sekitar 6000 hektare lahan pertanian yang tersebar di hampir semua Kecamatan di Kota Palembang. Dimana, jenis pertanian tersebut merupakan jenis pertanian sawah lebak tersebar di beberapa lokasi, di antaranya di Gandus, Kalidoni, Sematang Borang, Kertapati, Plaju dan Kecamatan Ilir Timur II. Untuk itu, melalui Gerakan Percepatan Tanam Padi Sawah Lebak, dapat meningkatkan produksi padi, yang dihasilkan dari lahan pertanian di Palembang.

“Meski lebak, namun hasil produksi tidak kalah dengan hasil lahan pertanian di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mendukung program tersebut, terang Harrey, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, mendapatkan bantuan benih dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) seluas 25 Ha, alat mesin pertanian yang ditujukan untuk kegiatan pra dan pasca panen, serta kegiatan Indeks Pertanaman (IP) 200 di Kota Palembang seluas 500 Ha melalui pengembangan jaringan irigasi yang dialokasikan di 4 kecamatan , sedangkan di Kecamatan Kalidoni ini sendiri seluas 50 Ha.

‪”Guna mendukung Sumatera Selatan menuju 1 juta ton GPK demi mensukseskan program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada beras nasional, Kota Palembang juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat,” kata dia.

Kenapa Harus Impor?

Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton, untuk menekan harga beras dipasaran. Nantinya dalam proses Impor, Kementerian Perdagangan menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logisitk (Perum Bulog) sebagai perantaranya.

Pernyataan kementrian perdagangan tersebut sebagian besar masyarakat menganggap pernyataan luar biasa. Sebab, ditengah masa panen yang cukup berhasil, pemerintah malah akan mengimpor beras. Alasannya harga beras dipasaran cenderung naik.

Pemerintah melalui bulog, juga telah melakukan operasi pasar dibeberapa kabupaten/kota termasuk di Palembang. Kenyataannya, operasi pasar tersebut nyaris tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebab, tiba-tiba saja beras bulog harga murah tersebut sudah habis.

Operasi pasar Perum Bulog Subdirive Lahat sempat digelar akhir desember 2017 lalu. Masyarakat Muaraenim terutama masyarakat yang tidak mampu, di Pasar Mambo kecewa berat. Menurut informasi dilapangan,operasi pasar dimulai sekitar pukul 08.00 WIB.Namun hingga pukul 10.00 WIB, beras dengan kualitas Medium masih banyak dan baru dibeli sedikit oleh masyarakat sudah habis. Berbeda dengan operasi-operasi sebelumnya yang selalu diserbu oleh masyarakat. Sedikitnya pembeli, dikarenkan masyarakat banyak yang tidak tahu jika ada operasi pasar yang akan digelar oleh Perum Bulog.

Yuli (35) warga Muaraenim mengatakan, dia tidak tahu akan ada operasi pasar. Ketika mendengar dari teman-temannya ia buru-buru ke pasar Mambo, dan ternyata hanya tinggal beras saja. Padahal ia sangat membutuhkan bahan pokok lainnya seperti minyak, gula, dan gandum, jika memang persediaannya banyak.

“Kami usul jika mau operasi pasar di sosialisasikan dulu ke masyarakat. Dan jika operasi jangan hanya beras tetapi bahan pokok lainnya,” tukasnya kecewa.

Sementara itu ketika dikonfirmasi ke Ketua Tim Operasi Pasar Muaraenim Monda yang merupakan karyawan Perum Bulog Subdrive Lahat, bahwa pihaknya dalam operasi pasar kali ini hanya membawa beras Medium sebanyak 4.860 kg dengan harga Rp 8.100/kg, Minyak Fortune empat dus seharga Rp 11.000/liter, empat dus Tepung Segitiga Biru dengan harga Rp 8.500/kg dan 70 kg Gula Legit Rp 11.500/kg. Mengenai sedikitnya sembako minyak, gula dan gandum, karena pihaknya hanya memprioritaskan beras.

Dari peristiwa diatas, sepertinya masyarakat seakan membutuhkan sembako murah. Harga beras yang tinggi seakan tidak terjangkau oleh masyarakat.Mungkin dengan alasan tersebut, pemerintah bermaksud jika beras banjir dipasaran, maka harga beras akan dapat ditekan.

Ramai-ramai Tolak Impor 

Melihat kenyataan panen yang sukses di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Sumatera selatan yang surplus beras. Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Rieke Diah Pitaloka secara tegas menolak rencana impor 500.000 ton beras yang dilakukan oleh pemerintah.

Dirinya hanya akan mencabut penolakan tersebut ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan beserta Bulog menunjukan data yang akurat.

Menurut Rieka data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan jika stok beras menipis sehingga butuh impor untuk menstabilkan harga di pasaran. Sementara untuk data Kementerian Pertanian menyebutkan jika tidak ada kekurangan stok beras.

“Saya Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP menolak impor beras. Jadi pokoknya selama data yang disampaikan kepada publik belum jadi satu data yang utuh dan aliran menolak impor beras,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapatan denamgan pemerintah di Ruang Rapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Jakarta.

Mantan artis tersebut juga mempertanyakan keputusan pemerintah untuk melakukan impor. Karena menurut data Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga Perum Bulog yang dimilikinya menunjukan tidak perlu ada impor beras.

Apalagi, kebijakan impor beras ini dilakukan pada saat masa panen raya. Sehingga dirinya mencurigai ada maksud lain dari keputusan impor tersebut.

“Tanggal 23 November 2017 Mentan bilang, stok sampai Mei 2018. 7 Desember 2017 Bulog mengatakan stok 1,1 juta akan sampai April 2018. Jadi persoalan (impor beras) jangan ditarik pada siapa yang boleh impor, PPI atau Bulog. Harusnya betulkah kita tidak ada stok beras,” jelasnya.

Lebih jauh dirinya mengatakan, berdasarkan data satelit, terlihat bahwa pada Januari 2018, akan ada panen di 854.369 ha lahan dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 4,2 juta ton.

Pada February 2018 akan ada panen di 1.638.391 ha lahan dengan produksi GKG 8,55 juta ton. Pada Maret 2018 panen di 2.252.962 ha lahan dengan produksi GKG 11,8 juta ton. Panen masih akan berlanjut di April 2018 dengan luas lahan, 1.664.187 ha dan produksi GKG 8,38 juta ton.

“Kalau tidak akurat, satelitnya ganti yang baru, buat akurat,” ucapnya.

Menurut Rieke, jika terjadi kekurangan stok beras maka hal itu disebabkan turunnya kemampuan Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat.

Diketahui, serapan beras Bulog sepanjang tahun 2017 sebesar 2,16 juta ton. Turun 27 persen dari serapan tahun 2017 yaitu 2,96 juta ton. Serapan tahun 2017 juga turun 58 persen dari RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) 2017 sebesar 3,7 ton.

Bupati Banyuasin, Supriyono meminta pemerintah untuk tidak mengimpor beras lagi. Bahkan, dirinya memastikan untuk wilayah Sumsel saat ini telah kelebihan beras dari hasil panen petani lokal dan beras itu siap untuk dikirim ke beberapa daerah.

“Banyuasin ini merupakan lumbung padi di Sumatera Selatan, jadi tolong jangan kecewakan petani dengan melakukan impor beras. Karena jika pemerintah mengimpor beras, maka harga ditingkat petani akan hancur selama penen raya dan ini jelas akan merugikan petani kami di Banyuasin,” kata Supriyono.

Supriyono menjelaskan, sejak tahun 2015 Kabupaten Banyuasin selalu surplus beras hingga mencapai 2,3 juta ton dalam setahun. Sedangkan untuk panen raya padi pada Januari – Maret dipastikan juga akan surpluse hingga mencapai 622 ribu ton.

“Januari sampai Maret itu kami akan mulai panen raya dengan hasil panen mencapai 766 ribu ton, jika dikurangi konsumsi masyarakat sebanyak 140 ribu ton saja kami sudah surplus 622 ribu ton,” sambungnya.

“Saya mewakili petani tolong jangan kecewakan petani kami di saat surplus harga malah anjlok. Saat ini saja gabah kering di petani Rp 5.400 dan ini terus turun sampai Rp 4.200 dan mohon belilah beras kami asal jangan di bawah harga level,” kata Supriyono.

Saatnya Memuliakan Petani Padi

Disaat masyarakat gelisah dengan isu beras impor dan tingginya harga beras di pasaran, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membuka mata masyarakat. Menurut Zulkifli, kini saatnya para petani harus dimuliakan dan disejahterakan, yaitu dengan membeli hasil panen raya sehingga harga beras di tingkat petani tidak anjlok.

“Kami ingin petani tidak hanya dimuliakan, dan dijadikan pahlawan, tapi juga disejahterakan,” kata Zulkifli saat menghadiri panen raya padi di Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (29/1/2018).

Dia menjelaskan cara memuliakan petani adalah jangan pernah mengimpor beras apalagi ketika mau panen raya yang biasanya terjadi di bulan Februari. Dia mengatakan ketika ada panen, beras di dalam negeri surplus, tentu yang dirugikan adalah petani apabila beras tersebut tidak dibeli dan akan diperparah kalau impor beras dilakukan.

“Ada hal yang perlu diluruskan di negeri ini, yaitu ketika masa tanam harga cenderung naik namun mengapa ketika masa panen harga justru turun,” ujarnya.

Ketua Umum DPP PAN itu mendukung upaya keras yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan jajaran dalam menyejahterakan petani. Dia meyakini bahwa Presiden tidak ingin para petani sengsara sehingga pasti melakukan langkah strategis dalam upaya menyejahterakan petani.

“Kalau impor beras, harga murah sehingga petani menjadi sengsara. Kasihan Pak Presiden, beliau pasti tidak ingin rakyat sengsara,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mendukung pernyataan Menteri Pertanian bahwa Indonesia. Saat ini surplus beras sehingga hal itu harusnya menjadi pertimbangan Presiden Jokowi, apakah akan melanjutkan kebijakan impor atau membatalkannya. Dia tidak ingin wacana impor beras menjadi alasan memperburuk citra Presiden karena harga beras di tingkatan petani turun, padahal saat ini petani sedang panen raya sehingga harga turun.

“Impor beras ditunda atau bagaimana, nanti ada caranya akan disampaikan,” katanya.

Para petani di Banyuasin mengharapkan, agar pemerintah dapat membantu mensejahterakan petani dengan mengkonsumsi beras lokal dan menolak impor beras. Para petani khawatir harga hasil panen akan anjlok, lantaran beras impor akan masuk saat panen raya.

“Kami petani menolak impor beras oleh pemerintah. Jangan buat kami sengsara karena harga hasil penen akan anjlok dan kami sebagai petani pasti merugi,” ujar Suwono salah seorang petani Desa Upang Marga, Kecamatan Air Soleh Banyuasin.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel, Erwin Noorwibowo mengatakan, berdasarkan pantauan di lapangan, isu impor beras yang merebak memang membuat petani-petani di Sumsel melesu. Sebab dengan adanya impor beras itu, tentu akan berdampak pada penjualan padi yang mereka hasilkan.

“Banyak petani yang mengeluh kepada kami soal itu. Kami serap keluhan itu. Mereka kuatir padi yang mereka produksi tidak laku dan diterima pasaran apabila impor beras dilakukan. Sebab semua petani sudah mengerti, bahwa beras impor itu harganya jauh lebih murah dibanding harga gabah atau beras yang mereka jual,” ujarnya.

Saat ini saja, kata dia, isu impor beras sudah terlihat dampaknya. Sejak panen di awal tahun ini, harga jual gabah dari petani ke pedagang yakni Rp5.200 per kilogram. Namun sejak beredarnya isu tersebut, harganya di lapangan turun mencapai Rp4.600 per kilogramnya.

“Sudah satu minggu ini harga jual gabah turun. Padahal petani sudah sangat bahagia dan bersyukur dengan harga jual yang cukup tinggi. Mereka kuatir harga akan turun lebih jauh bila isu berhembus terus dan direalisasikan,” ungkapnya.

Sumsel tetap surplus beras. Bahkan ia mengklaim, dengan pasokan beras dari Sumsel ini harusnya impor beras tidak perlu di lakukan.

“Surplus beras kita di tahun kemarin mencapai 2,3 juta ton beras. Sementara produksi beras kita mencapai 5,07 juta ton beras, dan kebutuhan beras kita hanya 830ribu ton,” katanya

Ia menambahkan, Dan tahun ini pihaknya target produksi beras di Sumsel mendekati pencapaian di 2017. Namun hal itu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. “Bisa saja mendekati pencapaian tahun ini. Kita harapkan. Namun tentunya upaya ini harus ekstra keras, mulai dari pemberian bantuan bibit dan alat serta kebijakan dari pemerintah,”

Sementara itu Suhaimi salah satu petani di Pemulutan mengaku, bingung dan sedih dengan adanya kebijakan impor beras tersebut. Bahkan ia dan keluarganya setelah masa panen bulan ini, akan segera mengalihfungsi lahannya untuk tanaman lain selain padi.

“Ada banyak petani di Pemulutan lakukan ini. Kami akan segera mengalihfungsikan ke tanaman holtikultura seperti cabai dan sayuran. Sebab dari sisi hasil jauh lebih menguntungkan,” pungkas dia. (Uzer)

Comments

comments