Banyuasin Tuntaskan Penyaluran Dana Desa

Kabupaten Banyuasin adalah daerah pertama di Sumsel yang telah menuntaskan penyaluran dana desa. Daerah lainnya masih mengalami berbagai kendala, bahkan ada yang masih minim dalam penyerapan dana desa.

Hal tersebut dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sumsel, Ikhwanuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Ikhwanuddin, seiring adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, dan Mendagri, seharusnya penyerapan dana desa semakin lancar. Inti SKB tersebut yakni mempercepat penyaluran dana desa.

“Selama ini, meski transfer dari Kemenkeu ke kabupatan/kota sudah mencapai 80 persen, tapi belum semua disalurkan Bupati/Walikota ke setiap desa,” ungkapnya

Dalam SKB tersebut meminta agar mempercepat penyaluran kepada masing-masing kepada Bupati/Walikota untuk diberikan wewenang teknis untuk penyaluran dana desa.

Ditegaskannya, SKB tersebut bertujuan untuk menyederhanakan aturan, agar lebih mudah diimplementasikan oleh pemerintah desa. Diharapkan dengan adanya SKB itu akan dilakukan cepat oleh kabupaten/kota sehingga penyaluran dana untuk tahun ini pun bisa sepenuhnya selesai.

“Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang telah berhasil menyalurkan dana desa 100 persen ditahun ini. Sedangkan kabupaten lain masih mengalami berbagai kendala penyaluran dana desa hingga penyerapan anggaran desa untuk tahun kedua masih minim,” bebernya

Hal itu patut diberikan apresiasi, karena kabupaten/kota lainnya belum sepenuhnya menyalurkan dana ke desa apalagi ni sudah hampir memasuki tahap ketiga dan tahap kedua saja belum selesai.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Daerah (BPMPD) Sumsel Yusnin mengakui salah satu kendala yang selama ini menghambat dana desa yakni kemampuan SDM yang sulit untuk melengkapi APBD Desa yang masih dinilai sangat rumit.

Karena itu, adanya SKB tersebut dapat mempermudah penyaluran dana desa dapat lebih cepat. Adanya SKB itu untuk mempercepat penyerapan anggaran dana desa karena penyerapan secara nasional pun masih minim.

Apalagi di Sumsel tahapan kedua penyaluran dana desa ini masih belum mengalami kendala apalagi untuk penyaluran tahap ketiga. “Kita upayakan tahun ini untuk tahap ketiga juga bisa segera disalurkan,” ungkap dia.

Dan untuk 45 desa yang saat ini belum mendapatkan dana desa tahun depan pihaknya akan mengusulkan dana desa untuk 45 desa di empat kabupaten di Sumsel.

Untuk di Sumsel ada 2.817 desa mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 775.043.758.000. Setiap desa mendapatkan jumlah dana yang bervariasi diantara Rp250 hingga Rp 800 juta. Dana yang dikucurkan tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan letak geografisnya.

“Untuk di Sumsel sendiri setiap desa rata-rata mendapatkan Rp300 juta. Yang mendapatkan Rp800 juta itu kebanyakan desa-desa yang berada di Pulau Jawa karena berdasarkan kriterian tadi, jumlah penduduk dan luas wilayah menentukan jumlah dana,” kata dia.

Yang menentukan besaran dana desa tersebut, kata Yusnin, adalah pemerintah kabupaten/kota yang memiliki data riil mengenai kondisi desa masing-masing. Sementara peran Pemprov Sumsel dan BPMPD sendiri hanyalah sebagai perantara dan mengkoordinasikan dana tersebut.

Dana desa telah ditransfer Kementerian Keuangan langsung kepada kas daerah pemerintah kabupaten/kota pada Juni lalu tanpa melalui pemprov dengan jumlah yang beragam setiap daerah sesuai jumlah desanya masing-masing.

Dana desa digunakan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur dengan presentase yang berbeda-beda setiap daerah. Mekanismenya, pemerintah desa mengajukan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah desa (APBD Des) yang disusun terlebih dahulu.

Pencairan dana desa akan dilakukan tiga tahap, dengan hitungan 40-40-20. Jadi dana tersebut tidak bisa dicairkan sekaligus. “Mekanismenya, dana kedua akan diberikan setelah laporan pertanggungjawaban dana tahap pertama selesai disusun. Jadi memang tidak bisa sekaligus,” tambahnya.

Dia yakin bahwa dana bisa terserap sepenuhnya, tanpa ada kepala desa yang takit menggunakan anggaran tersebut karena sudah berpengalaman dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) yang diselenggarakan Pemko/Pemkab. (SP/sof)

Comments

comments