Bangun Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu di Desa

Dra. Isma Sri Rahayu., M.Pd

Oleh Dra. Isma Sri Rahayu., M.Pd (Praktisi dan Pemerhati Pendidikan)

Dengan adanya UU Desa, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya kebutuhan pendidikan. Karena semua warga Negara punya hak mendapatkan pelayanan pendidikan apapun kondisinya seiring dengan prinsip Pendidikan untuk Semua.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang telah empat kali diamandemen) pada Bab XIII Pasal 31 ayat (1) Berbunyi : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Serta Pasal 28C Pasal (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Hal ini mengamanatkan kepada kita semua bahwa tidak ada alasan lagi masih ada anak-anak yang sudah menginjak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan. Apalagi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sekarang apakah amanat tersebut sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh kita bangsa Indonesia, terutama oleh penyelenggara Negara dalam hal ini pemerintah, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintahan desa? Dimana kebijakan pembangunan pendidikan tidak saja dilandasi dan didasari oleh Undang-Undang dan Peraturan lainnya melainkan juga menyepakati Kesepakatan-kesepakatan International diantaranya Kesepakatan Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (Education for All).

Sejauh mana arah kebijakan dan pelaksanaannya telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses mendapatkan pelayanan pendidikan. Rakyat punya hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara merata, tidak menjadi dominasi masyarakat di perkotaan, rakyat yang punya biaya yang bisa sekolah, adanya disparitas gender, pendidikan bukan hanya dikhususkan bagi orang normal tetapi juga bagi orang yang punya kebutuhan khusus. Semua warga Negara punya hak mendapatkan pelayanan pendidikan apapun kondisinya seiring dengan prinsip Pendidikan untuk Semua. Kebijakan strategis yang digariskan pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan pendidikan secara merata dan bermutu.

Senafas dengan kesepakatan Dakar maka dicanangkan Program Pendidikan untuk Semua (Education for all) dengan target sebagai berikut :

Pertama, komitmen pemerintah untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.

Kedua, Jaminan pemerintah bahwa pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak-anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses yang sama dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas.

Ketiga, Jaminan pemerintah bahwa kebutuhan belajar seluruh penduduk dapat dipenuhi secara adil.

Keempat, Komitmen pemerintah terhadap perbaikan 50% tingkat keniraksaraan orang dewasa, terutama kaum perempuan, serta akses yang adil ditingkat pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi orang dewasa.

Kelima, Komitmen pemerintah untuk menghapus disparitas gender ditingkat pendidikan dasar dan menengah serta menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam pendidikan.

Keenam, Komitmen pemerintah untuk perbaikan semua aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan sehingga memperoleh hasil belajar yang diakui dan terukur.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Desa dan Anggaran Desa (Permendesa no. 5 tahun 2015), membuat paradigma baru, desa mempunyai kewenangan untuk menggunakan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Empat prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat desa tidak lagi kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan maupun pelayanan social lainnya. Dengan harapan bahwa Desa sudah dapat mengalokasikan anggarannya untuk kebutuhan dasar masyarakat diantaranya untuk kebutuhan pendidikan.

Pengelola Desa harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan pendidikan yang secara langsung dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhan yang dirasakan di masing-masing daerahnya.

Program pembangunan pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh aparat desa dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat mengacu pada Program yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :

I. Pendidikan anak Usia Dini :
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pendidikan untuk anak usia dini sebagai masa keemasan (golden age) dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas.
b. Meningkatkan semangat voluntarisme (sukarela) dan partisipasi masyarakat desa sebagai Tutor atau pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
c. Menumbuh kembangkan berdirinya lembaga-lembaga PAUD, dan dapat juga terintegrasi dengan layanan perawatan kesehatan. Antara lain berupa lembaga – lembaga :
1) Taman Kanak-Kanak (TK)
2) Kelompok Bermain (KB)
3) Raudhotul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA)
4) Taman Penitipan Anak (TPA) Program pendidika sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan social terhadap anak.
5) Satuan PAUD Sejenis ( POS PAUD, POS YANDU, Bina Keluarga Balita).
d. Mengembangkan berbagai program perintisan PAUD yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. (Kearifan budaya local).
e. Memberikan bantuan dana bagi lembaga PAUD dalam hal pembangunan fisik dan pelaksanaan programnya.

II. Pendidikan Dasar
a. Mendorong tumbuhnya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai salah satu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan antara lain Paket A setara SD dan Paket B setara SMP.
b. Meningkatkan pelaksanaan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B dalam menangani anak-anak usia sekolah yang karena suatu sebab tidak bisa mengikuti sekolah formal, anak yang putus sekolah, dan/atau tamat tapi tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.
c. Melakukan konsolidasi untuk memberdayakan sekolah kecil dan sekolah terbuka bagi daerah yang sulit dijangkau.
d. Memberikan masukan untuk muatan local bagi pembelajaran di sekolah maupun di kesetaraan, pendidikan ketrampilan yang akan dikuasai oleh peserta didik yang dapat dijadikan bekal hidup dan menghadapi kehidupan di masyarakat.
e. Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dan pihak-pihak lain dalam pendukungan anggaran bagi pembangunan secara fisik maupun pelaksanaan program pendidikan dasar.
f. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya anak-anak mendapatkan layanan pendidikan dasar untuk dapat melajutkan ke jenjang berikutnya.

III. Pendidikan Keaksaraan :
a. Peningkatan jumlah Kelompok belajar Keaksaraan melalui peningkatan jumlah Pusat Bacaan Masyarakat dilokasi yang teridentifikasi tinggi buta aksaranya.
b. Peningkatan kerjasama lintas sektoral dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya LSM, Majelis Taklim, Pengajian, Kelompok Tani, Kelompok Usaha, dll.
c. Peningkatan Program pendukung untuk mempertahankan kemampuan keaksaraan dengan dukungan keterampilan sebagai penopang hidup masyarakat/sumber mata pencaharian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya alam sekitarnya.
d. Pemanfaatan lembaga PKBM dan lembaga masyarakat lainya sebagai pusat tempat pelaksanaan program keaksaraan.

IV. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
a. Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat dengan melihat potensi sumber daya alam di daerah.
b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan ketrampilan maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang menyelenggarakan PKH.
c. Mengintegrasikan pelaksanaan PKH dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa.
d. Pelaksanaan PKH berupa : Kursus Ketrampilan dan kejuruan, Kursus Masuk Desa, KBU, Pelatihan Kewirausahaan, Pembinaan UKS, Pembinaan Kecakapan Hidup Sehat, Pembinaan usaha dan jasa yang berkembang di daerah.
e. Meningkatkan semangat masyarakat akan pentingnya mengutamakan pendidikan dan ketrampilan serta prinsip pendidikan sepanjang hayat.

V. Pendidikan Pengarus utamaan Gender
a. Peningkatan penyebarluasan informasi pendidikan kesetaraan gender pada seluruh lapisan
masyarakat, meningkatkan kesamaan hak yang sama antara perempuan dengan laki-laki
dalam mendapatkan pelayanan pendidikan maupun berbagai sector pembangunan lainnya.
b. Peningkatan komitmen dalam kebijakan program desa yang mengacu pada kesetaraan
gender.
c. Peran serta yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam setiap program pembangunan
di Desa.

Dengan pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (Education for All) diharapkan bahwa masyarakat di Desa mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pelayanan pembangunan pendidikan bagi peningkatan sumber daya manusia. Dan dengan dukungan Anggaran Desa yang mampu dikelola oleh aparat dan masyarakat Desa akan lebih mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Comments

comments