Ayo Bantu Desa

Ada Gula Ada Semut, demikian pepatah lama yang tampak sederhana namun dapat bermakna luas dan dalam menjadi perdebatan yang tak berujung. Apakah kita akan takut membuat kopi, dan kehilangan kenikmatan menyeruput kopi, karena kemungkinan semut yang akan berdatangan. Semut tidak akan datang, kalau kita membuat kopinya dengan baik dan bersih, tidak ada gula yang tercecer keluar dari cangkir. Tidak perlu juga takut kopinya tumpah dan si pembuat kopi dikriminalkan, toh bisa jadi itu ketidaksengajaan.

Demikian halnya Dana Desa, yang kali pertama digelontorkan pemerintah pusat pada tahun ini. Ada uang rakyat dikelola, ya pasti ada potensi korupsi. Semakin besar uang rakyat dikelola, semakin besar potensi korupsi. Tidak perlu takut menyalurkan dan mengelola Dana Desa, dan masyarakat desa kehilangan haknya menikmati pembangunan desa. Tidak perlu juga takut terjerat korupsi, asal memang dikelola secara akuntabel dan tranparan.

Seperti pada hekekatnya, Dana Desa merupakan duit rakyat desa yang sudah semestinya memberi manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan tentu berdampak besar bagi perekonomian nasional. Dana Desa bukan duit presiden, gubernur, bupati, walikota, dan juga Kepala Desa.

Sampai dengan Oktober tahun ini, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke kabupaten sudah mencapai 100 persen, dan dari kabupaten ke desa penyaluran dana desa kurang lebih mencapai 65 persen. Sementara baru sekitar 45 persen dana desa yang sudah terserap dan dibelanjakan oleh desa.

Dana desa adalah duit rakyat. Karena itu, sudah semestinya juga, masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan. Walau demikian, pengawasan dari masyarakat sangat tergantung dari keterbukaan informasi dari pemerintah desa itu sendiri.

Secara kelembagaan, aspirasi masyarakat, termasuk dalam pengawasan dapat disalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti amanat UU Desa, BPD berfungsi ; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD yang selama ini terkesan sebagai lembaga stempel kebijakan pemerintah desa, sekarang hal itu tidak boleh terjadi lagi.

Lebih lanjut, UU desa mengamanatkan pemerintah kabupaten melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dan tentu saja, secara fungsional pengawasan dilakukan oleh inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diharapkan secara sukarela, pengawasan juga diharapkan dari eleman masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers.

Pada kali pertama, kebijakan Dana Desa dilakukan. Kegaduhan tentang peraturan, penyaluran, pelaksanaan, dan pengawasan sepertinya tidak terelakkan. Namun, perlu disadari, Dana Desa sebagai bentuk otonomi desa mememiliki harapan kesejahteraan yang membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan.

Kegaduhan ini tidak boleh digaduhkan, sehingga menghilangkan harapan bangkitnya desa dari ketertinggalan. Kegaduhan ini, sudah semestinya berbuah terwujudnya harapan. Kepercayan kepada masyarakat desa sebagai ujung tombak kebangkitan bangsa sudah semestinya disertai dengan pemberdayaan yang mencerdaskan.

Comments

comments